BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Pemerintah memastikan kesepakatan dagang energi dengan Amerika Serikat tidak menambah volume impor nasional. Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan kebijakan tersebut hanya mengalihkan sumber pasokan dari negara lain ke Amerika.
Melansir laman ESDM, Selasa (3/3/2026), penegasan itu Bahlil sampaikan saat menghadiri Semarak Milad ke-28 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia pada Minggu (1/3/2026) lalu.
“Untuk kebutuhan LPG kita setiap tahun sebesar 8,3 juta ton, sementara produksi nasional 1,6 juta ton sehingga kita impor sekitar 7 juta ton. BBM dan crude juga masih impor. Itu yang kita konsensuskan kemarin di Amerika untuk belanja USD15 miliar,” ujarnya.
Menurut Bahlil, kebutuhan energi seperti LPG, BBM, dan minyak mentah masih bergantung pada impor karena produksi domestik belum mencukupi. Namun total volumenya tetap sama.
“Volume impornya sama, hanya switch tempatnya saja. Jadi kedaulatan bangsa tetap terjaga,” tegasnya.
Ia juga memastikan harga pembelian mengikuti mekanisme pasar global. Bahkan untuk LPG, harga dari Amerika, ia nilai lebih kompetitif.
“Harga dari Amerika sama dengan harga pasar. Bahkan untuk LPG lebih murah daripada beberapa negara lain,” tambahnya.
Kesepakatan senilai USD15 miliar tersebut tertuang dalam Reciprocal Trade Agreement (RTA) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang difinalisasi dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC, Kamis (19/2).
Rinciannya meliputi impor LPG sekitar USD3,5 miliar, minyak mentah sekitar USD4,5 miliar, serta BBM olahan tertentu sekitar USD7 miliar. Kerja sama juga mencakup komoditas lain sesuai kebutuhan domestik, termasuk batubara metalurgi dan teknologi batubara bersih.
Pemerintah menegaskan seluruh komitmen tetap menyesuaikan kebutuhan nasional serta mempertimbangkan aspek harga kompetitif dan kepentingan strategis Indonesia. (bro2)
