BERANDAPOST,COM, PENAJAM – Sekretaris Daerah PPU, Tohar, menerima entry meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur, Senin (6/4/2026).
Bagi Pemkab PPU, momen ini bukan sekadar agenda rutin. Lebih dari itu, entry meeting menjadi titik awal menyamakan langkah seluruh perangkat daerah.
“Tohar menegaskan pentingnya kesamaan persepsi. Kita harus punya titik awal yang sama agar cara berpikir dan langkah kita selaras,” ujarnya.
Ia menilai, keberhasilan pemeriksaan tidak hanya bergantung pada dokumen, tetapi juga pada kesiapan aparatur dalam memahami data dan menjelaskan setiap program.
Waktu pemeriksaan yang terbatas menjadi perhatian utama. Proses ini hanya berlangsung hingga pertengahan Mei. Dalam rentang waktu tersebut, efektivitas kerja dan komunikasi menjadi kunci.
Tohar mengingatkan seluruh unit kerja agar responsif terhadap permintaan auditor. Keterlambatan data berpotensi menghambat proses dan memicu kesalahpahaman.
“Kita pemilik program. Kita harus kuasai data dan mampu menjelaskan secara utuh,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap kegiatan fisik, mulai perencanaan, RAB, hingga pelaksanaan. Setiap perbedaan teknis harus selesai sebelum penandatanganan berita acara.
Langkah ini penting untuk mencegah persoalan yang bisa muncul pada tahap berikutnya.
Pemeriksaan LKPD 35 Hari
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK Kaltim, Ayu Shintya, menjelaskan pemeriksaan berlangsung selama 35 hari, mulai 6 April hingga 10 Mei 2026.
Tim akan melakukan pemeriksaan lapangan sekaligus menyusun laporan hasil pemeriksaan sebelum penyerahan pada akhir Mei.
“Kami berharap dukungan penuh dari seluruh OPD, terutama dalam penyediaan data yang cepat, lengkap, dan akurat,” ujarnya.
Dalam proses tersebut, tim juga akan memberikan catatan hasil pemeriksaan. Catatan ini biasanya muncul pada akhir April atau awal Mei.
Setiap perangkat daerah agar segera menindaklanjuti catatan tersebut. Diskusi terbuka diperlukan jika terdapat perbedaan data atau informasi.
Dari balik rangkaian pemeriksaan ini, tersimpan harapan besar. Laporan keuangan yang akuntabel bukan hanya soal angka, tetapi juga cerminan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. (bro2)
