BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Stabilitas harga beras tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga kelancaran distribusi hingga ke pasar. Karena itu, Komisi II DPRD Balikpapan meminta perangkat daerah terkait memperkuat pengawasan terhadap pasokan beras agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menegaskan distribusi yang lancar menjadi kunci menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
“Beras itu kebutuhan pokok yang harus selalu tersedia seluruh pasar,” kata Japar, Senin (6/7/2026).
Ia juga menegaskan Dinas Perdagangan memiliki tanggung jawab memastikan stok beras tetap mencukupi sehingga tidak terjadi kekosongan yang berpotensi memicu kenaikan harga pada tingkat konsumen.
“Jangan sampai terjadi kelangkaan atau kekosongan karena akan mengakibatkan kenaikan harga,” tegasnya.
Japar menilai pemantauan terhadap stok dan perkembangan harga harus berlangsung secara berkelanjutan. Dengan cara itu, pemerintah dapat segera mengambil langkah antisipasi apabila muncul indikasi berkurangnya pasokan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata harga beras medium secara nasional pada pekan ketiga Juni 2026 mencapai Rp14.402 per kilogram. Sementara itu, harga beras pada tingkat eceran telah menembus kisaran Rp16.000 per kilogram.
Menurut Japar, kenaikan harga beras umumnya karena terbatasnya stok yang tersedia. Ketika permintaan masyarakat meningkat, sementara pasokan berkurang, harga akan mengikuti mekanisme pasar.
“Hukum ekonomi seperti itu, ketika permintaan tinggi dan stok menipis, harga pasti naik,” pungkasnya. (bro2)
