BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) ingin memastikan setiap program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) perusahaan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Karena itu, Pemkab PPU meminta seluruh perusahaan menyusun program secara terencana dan selaras dengan prioritas pembangunan. Bukan sekadar merespons proposal yang muncul sewaktu-waktu.
Bupati PPU Mudyat Noor menegaskan dalam Rapat Koordinasi TJSL Perusahaan, Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Selasa (14/7/2026). Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah dengan puluhan perusahaan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan.
Menurut Mudyat, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi semakin penting. Oleh sebab itu, perlu bersama-sama menyusun program TJSL sejak tahap perencanaan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.
“Kita ingin TJSL ini benar-benar tersusun secara sistematis, tidak lagi berdasarkan proposal dadakan,” kata Mudyat.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah bersama pemerintah desa dapat menyusun daftar program prioritas yang selanjutnya disinergikan dengan rencana anggaran TJSL perusahaan. Melalui pola tersebut, dana TJSL dapat membantu membiayai kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mudyat juga mengingatkan agar perusahaan tidak memasukkan biaya operasional yang menjadi kewajibannya sebagai bagian dari program TJSL. Menurutnya, fokus dana tersebut adalah untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan wilayah sekitar perusahaan, serta peningkatan kesejahteraan warga.
Selain mendukung pembangunan, pelaksanaan TJSL yang tepat sasaran akan memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Sehingga dapat meminimalkan potensi konflik sosial.
“Kalau masyarakat merasakan manfaat kehadiran perusahaan, mereka tentu akan ikut menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Karena itu, program TJSL harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Mudyat berharap Forum TJSL Kabupaten PPU mampu menjadi ruang komunikasi, koordinasi, sekaligus evaluasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha. “Sehingga seluruh program berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Forum TJSL Mitra Pemerintah
Sementara itu, Plt Ketua Forum TJSL Kabupaten PPU, Abdul Rasid, juga mengajak seluruh badan usaha memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Ke depan, Forum TJSL harus menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten PPU, khususnya dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat melalui program-program yang terencana dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia mengakui kemampuan fiskal pemerintah daerah masih terbatas sehingga dukungan dunia usaha melalui program TJSL memiliki peran yang sangat penting. Karena itu, setiap program agar terlaksana secara transparan, akuntabel, terbuka, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi tersebut, Abdul Rasid menyampaikan Forum TJSL akan menggelar rapat kerja pada semester kedua 2026 untuk menyusun program kerja tahun 2027.
“Kami ingin penyusunan program sejak awal sehingga seluruh kegiatan TJSL benar-benar terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya. (bro2)
