Breaking News! Tenaga Honorer PPU Demo, Ini Tuntutannya
Honorer PPU bakal menggelar aksi damai susulan bila pemerintah daerah dan DPRD belum dapat memberikan kepastian mengenai nasib mereka untuk menjadi PPPK penuh waktu. (BerandaPost.com)

Breaking News! Tenaga Honorer PPU Demo, Ini Tuntutannya

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer PPU menggelar aksi damai. Mereka berunjuk rasa depan Kantor DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Senin (3/2/2025) pagi.

Ratusan tenaga honorer tersebut memulai aksi dengan berjalan kaki atau long march dari Alun-Alun Kantor Bupati PPU menuju gedung DPRD. Mereka menyuarakan tuntutan agar diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

Para peserta membawa spanduk dengan tulisan, seperti “Kami Menolak PPPK Paruh Waktu,” “Hargai Pengabdian Kami,” “Jangan Diberi Janji Palsu,” hingga “Harga Mati, PPPK Penuh Waktu!”. Beberapa peserta juga mengenakan ikat kepala sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada mereka.

DUA TUNTUTAN UTAMA HONORER

Koordinator Aksi, Rizal, menegaskan bahwa tenaga honorer meminta kepastian dari DPRD PPU mengenai nasib mereka. Dua tuntutan utama yang mereka ajukan, yaitu pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi ASN PPPK penuh waktu sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023.

Tuntutan kedua adalah optimalisasi anggaran daerah agar seluruh tenaga honorer dapat memperoleh status yang layak sebagai ASN PPPK penuh waktu.

“Yang terpenting, kami menolak istilah PPPK paruh waktu,” tegas Rizal kepada awak media setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD PPU.

Rizal, yang telah mengabdi selama 17 tahun sebagai tenaga honorer, memastikan Forum Honorer PPU akan terus mengawal proses ini hingga ada keputusan yang menguntungkan semua tenaga honorer. Jika tidak ada progres nyata, mereka siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.

DPRD JANJI KAWAL ASPIRASI HONORER

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima seluruh aspirasi tenaga honorer. DPRD berjanji akan segera mendesak eksekutif untuk mencari solusi terbaik, termasuk menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk membahas penganggaran dan mekanisme pengangkatan PPPK penuh waktu.

“Selama ini, pembahasan terkait pengangkatan PPPK Pemkab PPU belum tersampaikan secara mendetail kepada kami. Kami akan segera mengagendakan RDP selanjutnya agar ada kepastian bagi tenaga honorer,” ujar Raup. (bro3)