BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan komitmen pemerintah kabupaten untuk tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Terutama bagi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Ia menyampaikan hal itu saat mendampingi Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman yang berkunjung ke Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Jumat (9/5/2025). Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Rudy Mas’ud mendorong Pemkab PPU agar segera menerapkan regulasi larangan alih fungsi lahan pertanian. Tujuannya untuk menjaga ketahanan pangan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Mudyat Noor menyampaikan bahwa Pemkab PPU telah memulai langkah-langkah awal untuk menata data alih fungsi lahan. Termasuk merancang peraturan daerah (perda) yang melindungi keberlanjutan lahan pertanian.
Ia juga mengakui bahwa lahan produktif PPU terus berkurang setiap tahun.
“Tapi kami tidak tinggal diam. Kami sedang menata datanya terlebih dahulu karena pergerakan alih fungsi ini ada, meski perlahan. Dengan semangat dan dukungan pemerintah pusat dan provinsi, kita ingin membalikkan tren itu,” kata Mudyat.
Ia juga menekankan bahwa semangat petani mulai bangkit kembali, didorong oleh kenaikan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Mudyat pun mengapresiasi pelaksanaan program Optimasi Lahan Rawa (OPL) yang telah memperbaiki sistem irigasi.
“Dulu banyak petani kekurangan air sawah, akhirnya beralih ke komoditas lain seperti sawit. Tapi sekarang, dengan adanya normalisasi dan peningkatan irigasi, mereka kembali menanam padi,” jelasnya.
PERKUAT REGULASI ALIH FUNGSI LAHAN
Menurut Mudyat, alih fungsi lahan tidak hanya berdampak pada produksi pangan, tetapi juga memengaruhi ekosistem pertanian. Bahkan sampai berdampak pada kesejahteraan petani secara menyeluruh.
Karena itu, Pemkab PPU akan segera berkoordinasi dengan legislatif untuk merumuskan perda larangan alih fungsi lahan. Perda tersebut khususnya untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Perda ini sedang kami godok bersama. Harapannya, ini jadi tameng agar lahan sawah kita tetap bisa produktif dalam pembangunan. Termasuk menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN),” ujarnya.
Kunjungan Menteri Pertanian dan Gubernur Kaltim ke wilayah pertanian Babulu menjadi momen penting bagi PPU. Sekaligus menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali komitmen sebagai penyokong ketahanan pangan regional.
“Kami berharap, regulasi yang dalam penggodokkan akan menjadi langkah strategis. Tentunya untuk menjamin masa depan pertanian dan petani PPU,” imbuh Mudyat Noor. (adv/bro3)