BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menyoroti realisasi investasi Kawasan Industri Buluminung (KIB) akibat persoalan lahan yang belum terorganisir dengan baik.
Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menghadapi tantangan dalam menarik investor karena status kepemilikan lahan belum jelas, lantaran masih banyak lahan yang belum terdeteksi, apakah murni aset pemerintah atau bukan.
Menurut Raup Muin, dari ratusan hektare lahan Buluminung, kemungkinan aset milik pemerintah hanya sekitar 10 persen.
Kondisi ini, kata Raup, seharusnya ada upaya antisipasi sejak awal jika kawasan tersebut benar-benar ingin sebagai kawasan industri.
“Kalau memang itu untuk kawasan industri, mestinya lahan-lahan seperti itu siap dahulu, baru menawarkannya kepada investor,” ujar Raup Muin, belum lama ini.
Ia mencontohkan, PT Kereta Api Borneo, memiliki lahan sekitar 70 hektare. Namun investasi senilai sekitar Rp53,3 miliar, kandas pada 2022, saat tersiar kabar mengenai batalnya wacana pembangunan rel kereta api oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan perusahaan kereta api Rusia, yakni Russian Railways.
“Maka, kenapa tidak menjual saja lahan itu kepada investor yang lain. Tentu dalam hal ini pemerintah hanya membantu mengurus administrasinya saja,” katanya.
Raup menambahkan, pemerintah daerah saat ini hanya berperan dalam urusan administrasi jika ada investor yang berminat, tanpa keterlibatan langsung dalam penyediaan lahan.
Padahal, kawasan Buluminung sudah masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) PPU.
IKN JADI HARAPAN PPU
KIB memiliki pelabuhan, perusahaan besar seperti Eastkal, serta infrastruktur jalan beton yang memadai.
“Market-nya atau jenis investasinya apa, itu mestinya pemerintah yang merencanakan. Tantangannya itu. Kawasan ini belum maksimal,” tegasnya.
Meski demikian, Raup Muin optimistis keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi peluang besar bagi PPU, termasuk kawasan Buluminung.
Ia mencontohkan Bandara VVIP IKN yang berada dalam wilayah PPU berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan berkembangnya dan berfungsinya IKN, PPU pasti akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Tinggal nanti membicarakan pembagian dengan pemerintah pusat,” pungkasnya. (bro3)
