BERANDAPOST.COM, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus memperkuat upaya digitalisasi keuangan untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan efisien.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menilai rendahnya kesadaran masyarakat membayar retribusi harian seperti parkir dan sampah masih menjadi tantangan utama.
Kondisi itu mendorong Pemkot Bontang mempercepat transformasi digital pada seluruh lini pemerintahan agar pengelolaan keuangan lebih akurat dan akuntabel.
Pesan tersebut menjadi fokus High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang pelaksanaanya bersamaan dengan Gebyar Pajak 2025, Hotel Grand Equator, Selasa (11/11/2025). Kegiatan ini merupakan inisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sony Suwito Adicahyono menegaskan TP2DD bukan sekadar forum teknis, tetapi instrumen perubahan budaya tata kelola.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, melainkan strategi pengelolaan keuangan. Dengan digitalisasi, transaksi lebih akurat, efisien, dan transparan,” ujar Sony.
Wali Kota Neni Moerniaeni menambahkan bahwa transformasi digital menjadi kunci memperkuat ruang fiskal daerah. Ia mengapresiasi pendampingan Bank Indonesia dalam mendukung langkah tersebut.
Menurutnya, digitalisasi memberi manfaat langsung bagi masyarakat, seperti efisiensi biaya transaksi. Ia mencontohkan penggunaan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang biayanya lebih murah ketimbang produk luar negeri.
“Penerapan TP2DD bukan hanya transformasi teknologi, tetapi juga penguatan transparansi. Ini memperkuat kepercayaan publik dan mempercepat terwujudnya Bontang yang maju dan sejahtera,” tegasnya.
Selain pemaparan dan arahan, ada juga penghargaan bagi wajib pajak teladan. Melalui Gebyar Pajak 2025, pemerintah memberikan apresiasi kepada pihak yang berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penghargaan tersebut untuk Guest House Omah Ijo, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan Bankaltimtara yang aktif mendukung digitalisasi transaksi di Kota Bontang. (bro2)
