BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan akselerasi ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai lebih terarah. Pemprov Kaltim mengumpulkan seluruh perangkat daerah dalam Forum Lintas Perangkat Daerah guna menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027.
Forum yang berlangsung dalam Ruang Rapat Poldas Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Selasa (12/5/2026), menjadi ruang sinkronisasi lintas sektor agar pembangunan daerah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Kegiatan selama dua hari, 12–13 Mei 2026 tersebut, fokus untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah melalui kolaborasi antarlembaga.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan forum lintas perangkat daerah menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pembangunan.
“Rapat Renja lintas perangkat daerah terutama untuk pencapaian sasaran, antara lain peningkatan akselerasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Kita berharap ada sinergi dan kolaborasi yang baik antar perangkat daerah,” kata Sri.
Pengentasan Kemiskinan Berbasis Data
Menurutnya, percepatan ekonomi membutuhkan desain pembangunan yang terintegrasi agar setiap perangkat daerah memiliki peran yang jelas sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Sementara itu, program pengentasan kemiskinan harus berbasis data yang terukur sehingga intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
“Kita memiliki data kemiskinan dari desil 1 sampai desil 5. Area intervensi utama misalnya berada pada desil 1 berdasarkan klaster desa, karena wilayah pedesaan masih banyak terdapat penduduk miskin. Perangkat daerah lain kemudian menyesuaikan bentuk intervensinya sesuai kewenangan masing-masing,” jelasnya.
Melalui pendekatan tersebut, pengalokasian belanja daerah dapat lebih efektif dan berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan.
“Sehingga output-nya benar-benar untuk pengentasan kemiskinan. Area intervensinya jelas, siapa melakukan apa juga terukur,” ujarnya.
Sri Wahyuni juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak lagi menyusun program kerja secara parsial. Ia menegaskan, area intervensi harus menjadi kesepakatan bersama.
“Bukan lagi perangkat daerah memiliki output masing-masing, tetapi bersama-sama berkontribusi mencapai tujuan yang sama, yakni pengentasan kemiskinan,” tegasnya. (bro2)
