BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Derap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak hanya membawa peluang ekonomi bagi Kota Balikpapan. Tetapi juga tantangan besar pada sektor pangan. Mulai dari Lonjakan kebutuhan bahan pokok, tekanan terhadap lahan produktif, hingga ancaman ketergantungan pasokan luar daerah.
Kondisi itu mendorong Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Balikpapan menyoroti pentingnya penguatan ketahanan pangan. Termasuk juga pertanian, dan perikanan sebagai fondasi strategis penyangga kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua Pansus LKPj DPRD Balikpapan, Raja Siraj, mengatakan sektor pangan kini tidak lagi sekadar urusan distribusi bahan pokok. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi isu penting yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup masyarakat.
“Pansus menilai sektor pangan memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan stabilitas kebutuhan masyarakat. Terlebih di tengah perkembangan Kota Balikpapan dan dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN),” katanya, Jumat (22/5/2026).
Raja Siraj menilai pemerintah daerah perlu bergerak lebih cepat memperkuat kebijakan pangan melalui peningkatan ketersediaan bahan pokok, menjaga keterjangkauan harga, serta memperkuat produksi lokal agar Balikpapan tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan luar daerah.
Tak hanya itu, sektor pertanian dan perkebunan juga membutuhkan perhatian lebih serius. Pansus meminta pemerintah memperkuat dukungan sarana dan prasarana, pendampingan teknologi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi para petani.
“Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan melalui penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan teknologi bagi petani, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pertanian,” ujarnya.
Antisipasi Alih Fungsi Lahan
Masifnya pembangunan kawasan perkotaan, lanjut Raja Siraj, DPRD turut mengingatkan pentingnya menjaga lahan pertanian produktif agar tidak terus tergerus alih fungsi.
“Langkah tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan produksi pangan Kota Balikpapan,” tambahnya.
Pansus juga memberikan perhatian serupa terhadap sektor perikanan. DPRD mendorong pengembangan perikanan tangkap maupun budi daya melalui penguatan akses permodalan, bantuan sarana produksi, hingga pembinaan berkelanjutan bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
Menurut Raja Siraj, perlu adanya pembenahan rantai distribusi agar lebih efisien. Dengan sistem distribusi yang baik, stabilitas harga dan pemerataan kebutuhan pangan masyarakat akan lebih mudah terjaga.
“Pemerintah juga perlu memperkuat sistem distribusi dan rantai pasok pangan agar lebih efisien sehingga stabilitas harga dan pemerataan ketersediaan pangan dapat terjaga,” jelasnya.
Selain menjaga pasokan, DPRD meminta pengetatan terhadap pengawasan keamanan dan mutu pangan. Langkah itu untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus memastikan bahan pangan yang beredar layak konsumsi.
“Karena itu, Pansus menilai penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, kelompok tani, dan nelayan menjadi kunci membangun sistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan,” pungkas Raja Siraj. (bro2)
