Pemkab PPU Siap Usulkan Honorer Jadi PPPK Penuh Waktu
Ainie (kanan) bersama Ketua DPRD PPU Raup Muin ketika RDP dengan peserta aksi dari Forum Honorer PPU. (Istimewa)

Pemkab PPU Siap Usulkan Honorer Jadi PPPK Penuh Waktu

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) akan melanjutkan usulan tuntutan dari tenaga honorer yang menginginkan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

Usulan tersebut disampaikan oleh Forum Honorer PPU melalui aksi damai di depan Kantor DPRD PPU, Senin (3/2/2025).

Asisten III Pemkab PPU yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Ainie, mengungkapkan bahwa Pemkab PPU telah menampung usulan para honorer.

“Kami akan mengusulkan untuk pengangkatan mereka menjadi PPPK penuh waktu, tanpa ada istilah paruh waktu,” kata Ainie, Selasa (4/2/2025).

Ainie menjelaskan, meskipun terdapat batasan dalam peraturan perundang-undangan, honorer berhak mendapatkan perlakuan yang setara dengan pegawai negeri lainnya. Oleh karena itu, usulan ini akan Pemkab persiapkan bersama DPRD PPU sebelum menyampaikannya ke pemerintah pusat.

“Kami akan berusaha untuk mewujudkan aspirasi ini dan mengantarkannya ke tingkat pusat,” lanjut Ainie.

ANGGARAN TERBATAS

Terkait peluang pengangkatan honorer mengingat jumlah mereka yang sangat banyak, Ainie menjelaskan bahwa hal ini harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

“Memang jumlahnya sangat banyak, namun belanja pegawai daerah maksimal 30 persen dari APBD. Jika lebih, akan ada sanksi. Oleh karena itu, kami perlu meningkatkan pendapatan daerah dan melakukan lobi-lobi ke tingkat pusat untuk memperbesar anggaran,” ujarnya.

Ainie juga menyatakan optimisme meskipun tantangan besar menghadang.

Selain itu, Ainie menyampaikan kemungkinan persentase anggaran biaya belanja pegawai PPU meningkat hingga sekitar 36 persen dari APBD, apabila pemerintah daerah memang berkomitmen untuk merealisasikan tuntutan para honorer.

“Inilah upaya optimalisasi pendapatan daerah yang akan kami lakukan untuk memastikan bahwa penambahan anggaran ini tidak melanggar ketentuan yang ada. 36 persen itu hanya estimasi. Kalau sekarang mungkin lebih tinggi lagi,” tutup Ainie.

Sehari sebelumnya, ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer PPU menggelar aksi damai. Mereka berunjuk rasa depan Kantor DPRD PPU.

Ratusan tenaga honorer tersebut memulai aksi dengan berjalan kaki atau long march dari Alun-Alun Kantor Bupati PPU menuju gedung DPRD. Mereka menyuarakan tuntutan agar diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.