BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) terus memperkuat pengawasan serta pengendalian risiko sejak tahap perencanaan program. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pengawasan, Penguatan Kualitas Perencanaan, dan Pengendalian Risiko Fraud gelaran Inspektorat Daerah, Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Rabu (8/10/2025).
Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator lingkungan Pemkab PPU mengikuti kegiatan tersebut. Hadir sebagai narasumber, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Edy Suharto.
Inspektur Daerah Kabupaten PPU, Budi Santoso, menegaskan pentingnya pengendalian risiko sebagai bagian integral dari perencanaan yang berkualitas.
“Perencanaan yang berkualitas harus beriringan dengan pengendalian risiko yang terukur,” ujar Budi.
Budi mengungkapkan, hasil evaluasi terbaru BPKP menunjukkan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PPU tahun 2024 berada pada level 2. Sementara indeks efektivitas pengendalian korupsi berada pada level 1 dan manajemen risiko juga pada level 2.
“Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting sebagai upaya kita bersama untuk meningkatkan penilaian pada ketiga aspek tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, Inspektorat telah melaksanakan sejumlah langkah strategis untuk mendorong perbaikan, antara lain bimbingan teknis, asistensi penelusuran dokumen manajemen risiko, pembangunan zona integritas RSUD, serta rencana pengembangan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan perangkat daerah lainnya yang memberikan pelayanan publik.
Selain itu, Inspektorat juga tengah menyesuaikan regulasi kepala daerah terkait manajemen risiko agar selaras dengan rekomendasi BPKP.
Budi berharap melalui sosialisasi ini, seluruh perangkat daerah semakin memahami pentingnya pengawasan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
“Selain itu, setiap unit kerja harapannya mampu mengidentifikasi potensi risiko fraud dan menyusun langkah mitigasi yang realistis serta terukur,” imbuhnya.
DORONG PERENCANAAN BERKUALITAS
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menegaskan pentingnya fungsi manajerial yang kuat dalam proses perencanaan pada setiap perangkat daerah.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Pemkab PPU untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan berintegritas demi peningkatan mutu pelayanan publik.
“Penilaian SPIP setiap tahun berdasarkan pada program dan kegiatan yang berasal dari perencanaan. Perencanaan yang berkualitas adalah perencanaan yang mampu menyelesaikan persoalan, sekaligus juga menjawab kebutuhan unit kerja,” tegasnya. (bro3)
