BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah menghadirkan program perumahan yang pro rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Maruarar menyampaikan hal itu usai menghadiri kolaborasi pembiayaan perumahan, Gedung Ahmad Yani Raider 600, Manggar Baru, Balikpapan Timur, yang melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, perbankan, serta pemerintah daerah.
Maruarar menyebut program ini memberikan kemudahan akses pembiayaan, termasuk penurunan suku bunga kredit bagi sektor perumahan.
“Biasanya bunganya 11-12 persen, sekarang bisa 7 persen. Ini program yang benar-benar pro rakyat,” katanya, Selasa (5/5/2026) sore.
Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan perbaikan atau bedah 3.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun ini, meningkat signifikan daripada tahun sebelumnya yang hanya 600 unit.
“Naiknya sekitar 2.400 rumah. Ini program nyata dan masyarakat bisa langsung merasakan,” katanya.
Menurutnya, program perumahan juga berdampak luas terhadap perekonomian, mulai dari pekerja konstruksi, toko bangunan, hingga pelaku usaha kecil.
“Ini menggerakkan banyak sektor, termasuk tenaga kerja dan UMKM. Semua ikut merasakan dampaknya,” jelasnya.
Maruarar juga menegaskan bahwa pemerintah telah menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia meminta seluruh kepala daerah untuk mendukung kebijakan tersebut dan tidak mempersulit masyarakat.
“Tegakkan aturan. Jangan sampai ada yang masih memungut biaya untuk masyarakat kecil,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga menghadirkan skema kredit usaha rakyat (KUR) sektor perumahan yang sangat ringan. Untuk pembiayaan kurang dari Rp100 juta, masyarakat tidak perlu memberikan jaminan dengan bunga hanya 0,5 persen per bulan.
“Tidak perlu lagi ada rentenir. Ini solusi nyata bagi masyarakat untuk membangun atau merenovasi rumah,” ujarnya.
Subsidi untuk Pengembang
Sementara untuk sektor penyedia (supply), seperti pengembang dan kontraktor, pemerintah memberikan subsidi bunga hingga 5 persen dengan plafon pinjaman mencapai Rp20 miliar.
Maruarar mengungkapkan, program ini telah menunjukkan hasil positif dengan penyaluran pembiayaan mencapai sekitar Rp14 triliun dalam empat bulan pertama 2026.
“Kalau tidak berhasil, tidak mungkin terserap hingga Rp14 triliun dalam waktu singkat,” katanya.
Ia juga mengapresiasi peran perbankan seperti Bank Mandiri yang tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi langsung menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.
“Ini memudahkan masyarakat, tidak perlu bolak-balik ke bank. Datang, langsung bisa diproses,” tambahnya.
Ke depan, pemerintah berharap program ini semakin meluas dan masyarakat seluruh daerah termasuk Kalimantan Timur, bisa merasakan manfaatnya.
“Kepala daerah juga harus membantu, bukan mempersulit,” pungkasnya. (bro2)
