BERANDAPOST.COM, TANA PASER – Suasana Pendopo Bupati Lou Bapekat, Senin (30/3/2026), terasa lebih dari sekadar agenda formal. Para pemangku kepentingan berkumpul, membawa harapan yang sama: merumuskan arah pembangunan Kabupaten Paser yang lebih terarah dan berdampak nyata.
Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) sebagai pijakan awal menuju pembangunan tahun 2027.
Bagi Ikhwan, forum ini bukan sekadar rutinitas tahunan. Musrenbang adalah ruang dialog, tempat gagasan bertemu realitas, sekaligus wadah menyatukan visi berbagai pihak.
“Kita ingin forum ini benar-benar menjadi ruang kolaborasi yang produktif,” ujarnya.
Semangat itu selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menekankan pentingnya perencanaan yang terintegrasi, partisipatif, dan akuntabel.
Tema pembangunan untuk 2027 pun mencerminkan kebutuhan mendasar daerah: pemerataan infrastruktur. Bukan hanya terhadap pusat kota, tetapi hingga wilayah perdesaan dan kawasan strategis lainnya.
Namun dari balik tema tersebut, tersimpan tantangan besar. Infrastruktur bukan sekadar jalan atau jembatan, tetapi fondasi bagi tumbuhnya ekonomi, meningkatnya kesejahteraan, hingga terciptanya peluang kerja.
Ikhwan menyadari, merumuskan kebijakan tidak cukup hanya melihat ke depan. Evaluasi capaian sebelumnya menjadi kunci. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan, hingga pemerataan pendapatan, semuanya harus menjadi bahan pertimbangan.
“Kalau infrastruktur kita kuat, ekonomi akan bergerak. Kalau ekonomi tumbuh, kesejahteraan ikut meningkat,” katanya.
Namun, pembangunan tidak akan berjalan tanpa perencanaan yang matang pada setiap lini. Ia pun mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) secara terukur, efisien, dan tepat sasaran.
Setiap rupiah anggaran, menurutnya, harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Tidak ada ruang bagi program yang hanya bersifat seremonial tanpa dampak nyata.
Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan tidak bisa bertumpu pada pemerintah semata. Ikhwan menekankan pentingnya sinergi—antara pemerintah daerah, DPRD, provinsi, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. (bro2)
