BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) ingin memastikan pelayanan kesehatan masyarakat berjalan optimal. Salah satunya melalui pengawasan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sekretaris Daerah PPU, Tohar menegaskan hal tersebut saat ia memimpin rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN, Ruang Rapat Kantor Bupati PPU, Senin (18/5/2026).
Hadir juga dalam rapat Asisten I Pemkab PPU Nicko Herlambang, anggota DPRD, Kepala BPKAD, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Disnaker, Kepala Cabang BPJS Balikpapan, kepala UPT puskesmas se-PPU, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Tohar menegaskan evaluasi rutin sangat penting guna mengetahui berbagai persoalan pelayanan kesehatan secara langsung.
Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyangkut kepesertaan BPJS, tetapi juga kualitas layanan rumah sakit, puskesmas, hingga kesiapan tenaga kesehatan.
“Program JKN ini menyangkut perlindungan dasar masyarakat bidang kesehatan. Karena itu harus ada evaluasi agar bisa memperbaiki persoalan pelayanan tanpa harus menunggu keluhan besar masyarakat,” kata Tohar.
Ia meminta seluruh pihak, baik pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, maupun fasilitas kesehatan, terus memperkuat sinergi. Termasuk juga tetap terbuka terhadap berbagai masukan masyarakat demi peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Dalam rapat tersebut, Tohar juga menyoroti kedisiplinan tenaga medis, khususnya dokter organik Rumah Sakit Ratu Aji Putri Botung (RAPB). Ia menegaskan tenaga medis harus memprioritaskan pelayanan rumah sakit daerah agar masyarakat tetap mendapat layanan maksimal.
“Dokter organik harus memprioritaskan jam kerja dan pelayanan rumah sakit daerah. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta manajemen RSUD RAPB agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab rumah sakit milik pemerintah daerah. (bro2)
