BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) siap mendukung penuh percepatan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah konkret segera Pemkab PPU lakukan untuk memastikan program ini berjalan optimal.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, H Tohar, menegaskan bahwa pihaknya akan segera membahas implementasi program MBG dalam waktu dekat. Hal ini ia sampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program MBG di Pendopo Odah Etam, Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (10/2/2025) kemarin.
“Setelah mendapat pemaparan dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), kini arah program MBG semakin jelas. Pemerintah pusat mendorong seluruh stakeholder untuk menyukseskan program ini,” ujar Tohar.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan bersama Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik hadir dalam rakor tersebut. Termasuk Sekprov Kaltim Sri Wahyuni, unsur Forkopimda Kaltim, serta perwakilan kabupaten/kota dan pejabat terkait lainnya.
PPU DAPAT 22 STASIUN PELAYANAN MBG
Dalam kesempatan tersebut, Tohar mengungkapkan bahwa Kabupaten PPU mendapat 22 Stasiun Pelayanan (SP) atau dapur layanan MBG. Namun, ia masih mempertanyakan apakah penentuan jumlah tersebutberdasarkan proporsi calon penerima manfaat—seperti siswa, santri, dan ibu hamil—atau dari aspek jangkauan layanan.
“Ini yang perlu kita klarifikasi lebih lanjut dengan Badan Gizi Nasional. Apakah jumlah SP sudah mempertimbangkan jumlah penerima manfaat atau masih perlu penyesuaian,” jelasnya.
Tohar juga menegaskan bahwa tugas daerah dalam program ini meliputi pembinaan stakeholder yang berkompeten dalam penyediaan bahan pangan bergizi. Pemkab PPU akan segera menggelar rapat konsolidasi untuk memetakan potensi lokal yang bisa mereka optimalkan.
“Pada sektor pertanian, kita perlu membina petani lokal. Ini peluang sekaligus tantangan, apakah kita mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan dari daerah sendiri,” ungkapnya.
DUKUNGAN PENUH PEMKAB PPU
Terkait lokasi 22 Stasiun Pelayanan, Tohar mengaku masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
“Satuan pelayanan ini identik dengan dapur layanan. Bagaimana membangunnya dan lokasi penempatannya masih perlu kajian. Namun, yang pasti Pemkab PPU siap mendukung penuh suksesnya program ini,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menekankan pentingnya langkah strategis dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan agar program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Dalam rangka mendukung percepatan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu program MBG ini, maka perlu langkah-langkah strategis dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan agar berjalan dengan efektif dan tepat sasaran,” ucapnya. (bro3)