BERANDAPOST.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum tersebut untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Bupati Kukar Edi Damansyah membuka kegiatan ini pada Selasa (22/4/2025) kemarin. Musrenbang tesebut berlangsung dalam Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pimpinan dan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seluruh camat se-Kukar, serta lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah juga menghadiri kegiatan ini.
Pemerintah Daerah mengangkat tema “Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan” pada Musrenbang RKPD 2026. Tema ini bahkan menunjukkan komitmen Pemkab Kukar dalam memperkuat tata kelola kelembagaan. Selain itu juga memastikan pembangunan yang merata serta berwawasan lingkungan.
Bupati Kukar Edi Damansyah juga menekankan pentingnya sinergi antara unsur pemerintahan dan masyarakat dalam menyusun program prioritas yang menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan.
“Musrenbang ini bukan sekadar seremonial, melainkan forum strategis yang menentukan arah pembangunan Kukar. Dengan mengedepankan prinsip inklusif dan partisipatif, kita juga berharap rumusan berbagai program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Edi Damansyah menyampaikan bahwa kehadiran Forkopimda, OPD, organisasi masyarakat, serta tokoh-tokoh daerah membuktikan bahwa pembangunan untuk Kukar juga membutuhkan koordinasi lintas sektor. Sehingga koordinasi ini penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban yang kondusif bagi jalannya pembangunan.
Para camat juga sebagai ujung tombak pembangunan tingkat kecamatan turut memberikan masukan berdasarkan kondisi riil dan kebutuhan prioritas dalam wilayah masing-masing. Lembaga-lembaga masyarakat seperti organisasi pemuda, LSM, tokoh adat, dan tokoh agama juga terlibat aktif, memperkaya perspektif perencanaan agar mencerminkan aspirasi masyarakat dari bawah (bottom-up), bukan hanya dari atas (top-down).
DELAPAN PROGRAM PRIORITAS
Dalam forum ini, Plt. Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna, memaparkan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 yang memfokuskan pada delapan prioritas. Prioritas itu antara lain mencakup:
1. Pemerataan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan,
2. Kualitas layanan pendidikan,
3. Pengembangan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan,
4. Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif dan implementatif,
5. Infrastruktur dan digitalisasi pelayanan publik,
6. Nilai-nilai tradisional dan warisan budaya melalui pendidikan sejak dini,
7. Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan infrastruktur desa yang berkualitas,
8. Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas antarwilayah.
Sehingga Pemkab Kukar menjadikan Musrenbang RKPD 2026 sebagai fondasi untuk menyusun dokumen perencanaan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah akan mengompilasi dan menganalisis seluruh masukan dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten agar selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi. (*/bro2)